Terungkapnya kasus ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat di beberapa daerah seperti di Kota Semarang, Kendal, Jepara, Demak, Solo dan Kota Rembang mengenai adanya bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang mengatasnamakan Wali kota Semarang dengan mencatut wadah Sahabat Hendrar Prihadi (SHP) dengan menjanjikan bantuan UMKM sebesar Rp4 juta per 3 bulan atau dalam 1 tahun mendapat 3 kali penerimaan dengan syarat membayar biaya pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah. Tentu saja informasi tersebut dinilai sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
Informasi yang diperoleh awak media dari para korban UMKM bodong yang mengatasnamakan Wali kota semarang Hendrar Prihadi ini terdata sudah ada korban mencapai 10 ribu orang, sedang Korban penerimaan karyawan non CPNS saat ini sebanyak 2 ribu orang.
Salah satu korban penipuan UMKM bodong berinisial ID warga Demak saat dikonfirmasi awak media mengatakan, penipuan itu terjadi berawal saat dirinya ditawari seseorang yang menjanjikan akan memperoleh bantuan UMKM sebesar Rp4 juta rupiah selama tiga kali dalam setahun dengan syarat harus membayar sejumlah uang.
"Awalnya kami dijanjikan mendapatkan bantuan dana UMKM sebesar 4 juta rupiah selama 3 kali dalam satu tahun dengan syarat membayar pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah. Ya siapa sih mas yang nggak mau kondisi seperti saat ini kan lagi sulit apalagi usaha juga lagi susah, masa pandemi Covid-19, ditawari dana UMKM ya pasti kita mau lah," ungkapnya.
Selain ID, kejadian tersebut juga menimpa warga Demak lainnya berinisial KTN. Menurut KTN, dia juga ditawari bantuan UMKM seperti yang menimpa teman-temannya dan ternyata dia dibohongi. Tentu saja, dengan adanya peristiwa tersebut, dirinya berharap agar pelaku penipuan bisa ditangkap dan diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.
"Saya sampai saat ini juga masih mengharap mas bisa mendapatkan bantuan UMKM itu, saya sendiri tidak mengira kalau UMKM yang ditawarkan ini cuman tipu-tipu, ya saya mengharap ini bisa diselesaikan diusut tuntas oleh pihak yang berwajib jika memang tipu-tipu," ucapnya.
Sementara itu, Wali kota Semarang Dr. H. Hendrar Prihadi, SE, MM menegaskan bahwa informasi terkait bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab adalah tidak benar. Karena menurutnya, jika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, maka sifatnya adalah gratis dan tidak perlu menyetorkan sejumlah uang.
"Informasi yang berkembang di masyarakat mengenai janji bantuan UMKM dan penerimaan karyawan non CPNS yang dilakukan oleh oknum adalah murni penipuan, dari awal sama sekali saya tidak tau apa yang dilakukan oleh oknum tersebut sampai ada media yang klarifikasi kepada saya. Dalam kesempatan ini perlu saya luruskan apapun itu sifatnya, bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan adalah gratis, artinya jika ada yang bayar atau menyetor sesuatu atau menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan bantuan tersebut, saya pastikan itu bukan bantuan yang benar dan saya pastikan Itu penipuan," tegas Hendi.
Hendi berharap agar masyarakat selalu waspada dan hati-hati dengan modus penipuan seperti yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mencatut namanya. Apalagi bantuan tersebut harus membayar sejumlah uang.
"Jadi saya minta kepada masyarakat untuk tetap waspada, kami dari pemerintah mengingatkan supaya masyarakat tidak terjebak dalam hal seperti itu. Karena bantuan dari pemerintah semuanya cuma-cuma tidak diinginkan tarik biaya apapun," pungkas Hendi.
(Jun/Sumber Humas Pemkota Semarang)
FOLLOW THE Majalah CEO AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Majalah CEO on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram