Rabu, 07 September 2022

Polres Sukoharjo Gelar FGD Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terkait Penyesuaian Harga BBM

Polres Sukoharjo Gelar FGD Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terkait  Penyesuaian Harga BBM


MAJALAHCEO.COM,SUKOHARJO,-----Polres Sukoharjo menggelar FGD (Focus Group Discussion) untuk sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama UIN Raden Mas Said Kartasura, Selasa (6/9/2022).


FGD tersebut dihadiri Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Dandim 0726/ Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Prof Dr. H. Mudofir, M.Pd, Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Sarno, Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Agus Saptono, Sales Manager Pertamina Surakarta Ahad Jabar, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.



Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, dalam sambutannya mengatakan, FGD ini digelar dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan mengurangi informasi-informasi yang simpang siur terkait kenaikan BBM.


AKBP Wahyu menjelaskan, bahwasanya kondisi harga minyak mentah dunia hingga Agustus 2022 masih dipengaruhi oleh konflik Geopolitik Rusia-Ukraina  yang menyebabkan munculnya risiko resesi di berbagai negara. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$96,1/barrel, sedangkan harga minyak mentah berdasarkan asumsi APBN sebesar US$63/barrel.


Sebagai langkah dalam menghadapi kenaikan harga BBM, Pemerintah harus menyiapkan program kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dari 502 T (alokasi APBN sesuai Perpres 98/2022) menjadi 698 T (proyeksi kebutuhan saat ini). 


“Kami aparat kepolisian siap mendukung dan mengawal pendistribusian dan penyaluran BLT untuk sampai pada sasaran. Kami juga berharap kepada berbagai elemen masyarakat, dalam penyampaian aspirasi agar senantiasa menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” ungkap AKBP Wahyu.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengucapkan terima kasih kepada Polres Sukoharjo dan Rektor UIN yang telah meginisiasi dan memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) ini.


Eko Sapto Purnomo, menerangkan, kebijakan yang telah diambil Pemerintah terhadap penyesuaian harga BBM dilatarbelakangi oleh kondisi keuangan negara.


“Saat ini kita menghadapi krisis global yang perlu kita antisipasi dengan melakukan penyesuaian harga BBM agar tidak berdapak pada inflasi. Dimana tujuannya agar perekonomian kita terselamatkan akibat inflasi global saat ini,” katanya.


Kabid Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Agus Saptono, menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 Triliun atas pengalihan subsidi BBM.


Bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diperuntukkan kepada 20,65 juta keluarga.


Selain itu, bantuan juga berupa Bantuan Sosial Upah yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp 3,5 Juta per bulan.


Sedangkan, Sales Manager Pertamina Ahad Jabar, menyampaikan jika Pertamina selaku BUMN hanya melakukan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dalam penentuan harga BBM.


“Pertamina tidak akan semena-mena menjual BBM maupun menentukan harga sepihak, karena Pertamina pun juga mengukur potensi kemampuan produksi masyarakat Indonesia,” ungkapnya.


(Jun/Sumber Humas Polres Sukoharjo)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 Majalah CEO | All Right Reserved