SIARAN PERS / RILIS MEDIA ONLINE

IKAPI Serukan Kepedulian Lingkungan sebagai Bagian dari Iman dan Tanggung Jawab Kemanusiaan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Lampung, 5 Juni 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Ikatan Pengacara Independen Indonesia (IKAPI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud nyata keimanan, tanggung jawab moral, serta komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.

Ketua Umum IKAPI, Umi Marfu'ah, S.H., M.Pd., menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial dan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan manusia untuk menjadi khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi.

"Lingkungan yang sehat adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Merusak alam berarti mengkhianati amanah, sementara menjaga dan melestarikannya merupakan bentuk ibadah serta rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Sang Pencipta."

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini menjadi momentum refleksi bersama bahwa berbagai persoalan seperti pencemaran, sampah plastik, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan berkurangnya sumber daya alam memerlukan kepedulian dan tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, Allah SWT telah mengingatkan manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Sebagaimana firman-Nya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

(QS. Al-A'raf: 56)

Nilai luhur tersebut sejalan dengan semangat IKAPI yang senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, keadilan, dan solidaritas dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.

IKAPI mengajak masyarakat untuk memulai perubahan dari langkah-langkah sederhana namun berdampak besar, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat energi, serta mendukung berbagai program pelestarian alam yang berkelanjutan.

Menurut Umi Marfu'ah, keberhasilan menjaga lingkungan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari kesadaran dan kepedulian setiap individu.

"Bumi yang kita pijak hari ini bukan hanya milik kita, tetapi juga titipan bagi anak cucu yang akan datang. Setiap pohon yang ditanam, setiap sampah yang dikelola dengan baik, dan setiap tindakan yang menjaga kelestarian alam adalah investasi kebaikan yang nilainya akan terus mengalir."

Pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, IKAPI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai budaya hidup dan gerakan bersama.

Mari menjaga bumi dengan hati, merawat alam dengan penuh tanggung jawab, serta mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari bagi generasi masa depan. Karena mencintai lingkungan adalah bagian dari mencintai kehidupan, dan menjaga alam adalah bagian dari mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Tentang IKAPI

Ikatan Pengacara Independen Indonesia (IKAPI) merupakan organisasi profesi yang berkomitmen pada penegakan hukum, keadilan, integritas, profesionalitas, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Hijaukan Bumi, Bersihkan Hati, dan Tebarkan Manfaat untuk Negeri."

Manuver Kejutan di PN Indramayu: Saksi Mahkota Pecat Toni RM, Babak Baru Kasus Paoman Dimulai

 

Majalahceo.com | INDRAMAYU – Ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Indramayu mendadak riuh dan dipenuhi ketegangan. Sebuah momen langka terjadi ketika pengacara kondang, Toni RM, dibuat terkejut karena mendadak dicabut kuasanya oleh sang klien, Priyo, tepat di hadapan Majelis Hakim yang sedang memimpin persidangan kasus Paoman pada 18 Mei 2026.

Ekspresi terkejut tidak dapat disembunyikan dari wajah Toni RM. Bagaimana tidak, manuver tak terduga ini dilakukan di momen yang sangat krusial. Saat itu, Priyo dihadirkan di persidangan bukan sebagai terdakwa biasa, melainkan sebagai saksi mahkota untuk memberikan pembuktian terhadap terdakwa lainnya, Ririn.

Keterkejutan di Wajah Toni RM

Ilustrasi karikatur di bawah ini menangkap momen krusial tersebut. Wajah Toni RM (di sebelah kanan) tampak terperangah dan terkejut, sementara Priyo (di sebelah kiri, sebagai saksi mahkota) kini berdiri tanpa penasihat hukum. Kehadiran figur Heri Reang (di latar belakang) menyoroti pengawasan ketat dari pihak keluarga korban.

Isi Ruang Sidang Riuh Pernyataan Priyo yang secara tiba-tiba melepaskan penasihat hukumnya di tengah jalannya sidang langsung membuat seisi ruangan terperangah. Majelis Hakim pun sempat menyaksikan momen penuh tensi tersebut, sebelum akhirnya mengondisikan kembali jalannya persidangan.

Alasan di balik keputusan ekstrem Priyo masih menjadi tanda tanya besar, Apakah ada miskomunikasi yang fatal antara pengacara dan klien? Ataukah ada rahasia besar di balik pusaran kasus Paoman yang membuat Priyo memilih melangkah sendiri?

"Kejujuran Murni Tanpa Sekat" Pernyataan penting datang dari Heri Reang, Penasihat Hukum dari keluarga korban yang ikut menghadiri persidangan. Heri Reang memandang langkah Priyo ini sebagai titik balik positif. 

Dalam gelembung ucapan di karikatur, ia menyatakan , "Akhirnya kejujuran murni akan terungkap, Tanpa sekat-sekat strategi hukum, kini kejujuran yang akan bicara."

Langkah berani yang diambil Priyo di titik krusial ini diprediksi akan mengubah total peta konstelasi persidangan ke depan.

Dengan tidak adanya lagi sekat atau strategi hukum dari Penasihat Hukum (PH), kini taruhannya adalah kejujuran murni dari sang saksi mahkota, Langkah ini menegaskan bahwa pada akhirnya, kejujuran di ruang sidanglah yang akan mengurai benang kusut kasus ini. 

Apakah keputusan melepas PH ini menjadi pintu pembuka tabir kebenaran?

Kini, publik dan praktisi hukum menunggu ke mana arah keadilan akan bermuara dan bagaimana palu hakim akan diketuk setelah drama pencabutan kuasa yang dramatis ini.***

Polisi Ungkap Kasus Curanmor Modus Duplikasi Kunci Kontak, Tiga Pelaku Berhasil Diamankan Kurang dari 24 Jam

 

Majalahceo.com | Bandung,-Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Kepolisian Resor (Polres) Subang kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak kriminalitas di wilayah hukumnya. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan modus menduplikasi kunci kontak kendaraan dan mengamankan tiga orang pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Patriatama Polres Subang, Jumat (5/6/2026), dipimpin langsung oleh Kapolres Subang AKBP Dony Eko Wicaksono didampingi Kasat Reskrim, Kasi Humas, Kasi Propam, serta jajaran personel Polres Subang.

Kapolres menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha RX King 135 CC warna hitam tahun 1982 milik korban berinisial M.A.A. yang diparkir di teras rumahnya di Jalan MT Haryono Gang Kertadara, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang.

Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Kamis (4/6/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Korban yang mendapati kendaraannya hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Subang. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp15 juta.

Berdasarkan laporan yang diterima melalui layanan darurat Polri 110, petugas Satreskrim Polres Subang bersama Unit Jatanras dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Cigadung segera melakukan penyelidikan. Berkat gerak cepat petugas, tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut berhasil diamankan pada hari yang sama.

Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial F.R. (19), A.F.R. (23), dan T.R.M. (22), seluruhnya merupakan warga Kabupaten Subang. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para pelaku telah merencanakan aksi pencurian tersebut sebelumnya.

Modus yang digunakan tergolong cukup rapi, yakni dengan menduplikasi kunci kontak kendaraan milik korban. Setelah memastikan situasi aman, para pelaku mengambil sepeda motor yang berada di garasi rumah korban. Kendaraan hasil curian kemudian didorong keluar gang sebelum akhirnya dihidupkan menggunakan kunci duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha RX King milik korban yang sempat dicuri serta satu unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan pelaku sebagai sarana melakukan aksinya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Kapolres Subang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi di wilayah hukum Polres Subang. Penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas, profesional, dan transparan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Masyarakat kami imbau untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan kendaraan bermotor. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau menjadi korban tindak pidana serupa, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti," tegas AKBP Dony Eko Wicaksono.

Polres Subang juga memastikan proses penyidikan terus berjalan, termasuk pengembangan kemungkinan keterlibatan pelaku pada lokasi kejadian lainnya serta koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk menuntaskan perkara tersebut.**

Inspektorat ATR/BPN Sambangi Kantah Palangka Raya Perkuat Benteng Integritas Pelayanan Publik

PALANGKA RAYA – Kantor Pertanahan (Kantah) Palangka Raya perkuat pengawasan internal ATR/BPN guna mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan pertanahan berintegritas kepada masyarakat.

Hal ini dipertegas saat menerima kunjungan kerja Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., menegaskan kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Kantah Kota Palangka Raya untuk mempertegas komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.

“Kehadiran Tim Inspektorat Jenderal jelas bermanfaat terlebih dengan agenda strategis, mulai dari pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kantor pertanahan,” jelas Ferdinan. 

Melalui kegiatan itu, sambung dia, Tim Inspektorat juga memberikan berbagai masukan konstruktif guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan memperkuat sistem pengendalian internal.

“Kami mengapresiasi perhatian serta dukungan Inspektorat Jenderal ATR/BPN melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut Ferdinan, pengawasan internal memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya juga berdiskusi mengenai strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan serta tata ruang.

Berbagai masukan yang diterima diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi ke depan.

Ferdinan menegaskan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan terus menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen itu, kata Ferdinan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus didorong Kementerian ATR/BPN dalam menciptakan layanan publik yang modern dan responsif.

Selama kegiatan berlangsung, Tim Inspektorat Jenderal meninjau berbagai aspek administrasi, pengelolaan kinerja, hingga implementasi kebijakan organisasi.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja di lingkungan kantor pertanahan.

Dalam arahannya, Tim Inspektorat Jenderal menekankan pentingnya budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tim Inspektorat menilai budaya kerja tersebut menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang.

Ferdinan memastikan seluruh rekomendasi dan masukan dari Tim Inspektorat akan ditindaklanjuti secara optimal.

“Pastinya, upaya ini guna memperkuat kualitas organisasi dan pelayanan publik,” tegas dia.

Kegiatan kunjungan kerja berlangsung produktif dengan suasana penuh semangat kolaborasi antara Tim Inspektorat Jenderal dan jajaran Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

Dialog yang terjalin selama kegiatan mencerminkan keseriusan kedua pihak dalam membangun institusi yang profesional, modern, dan terpercaya.

Ferdinan juga mengajak seluruh pegawai menjadikan kunjungan kerja tersebut sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kapasitas organisasi.

Ia berharap setiap masukan yang diberikan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ferdinan Adinoto bersama seluruh jajaran menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Harapannya, hasil kunjungan kerja itu semakin memperkuat kualitas pelayanan pertanahan lebih profesional, berintegritas, transparan.

“Terpenting mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Palangka Raya,” tutup Fedinan.***

Team ARA LAW FIRM Diskusi santai bersama Calon Klien di Kopi Nako Sentul Bogor

 

Bogor, Team ARA LAW FIRM yang di gawangi Ardiansyah Syaiful SH, RJ Purnomo, SE., SH, Anthony Lesnussa, SH, Rafsodi Nayogi Hutagalung, SH, Hendrik Fernando Sinaga, SH., Diskusi Santai Bersama Calon Klien, Yang dimana Pertemuan ini bertujuan untuk mendalami kasus yang akan di Kuasa kan kepada Team ARA LAW FIRM.

Team ARA LAW FIRM selalu memberikan pelayanan jasa Hukum yang Profesional dan Handal, Oleh karena itu segala sesuatu nya harus di diskusikan atau di lakukan gelar Perkara terlebih dahulu guna memahami dan mendalami kasus yang akan kami tangani, Ungkap Ardiansyah Syaiful SH.

Kami Team ARA LAW FIRM akan Berusaha semaksimal mungkin Setiap Perkara yang di Percayakan kepada klien, oleh karena itu kami tidak mau sembarang maju sebelum Menerima Kuasa dari klien, Tambah Anthony Lesnussa, SH.

Dengan langkah dan upaya yang dilakukan oleh team ARA LAW FIRM bertujuan untuk menjaga nama baik dan kinerja kepada klien, Team ARA LAW FIRM akan selalu siap memberikan pelayanan jasa Hukum yang Profesional kepada siapapun yang membutuhkan.

Team/Red

Kecam Penganiayaan Anggota Brimob di Serang, PERPAM Banten Desak Polisi Sikat Habis Sindikat Matel Bodong

Serang – Aksi premanisme jalanan yang berujung pada pengeroyokan dan pembacokan terhadap dua anggota Satuan Brimob Polda Banten oleh sekelompok oknum debt collector (mata elang) di Kota Serang memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (DPW PERPAM) Provinsi Banten.

Ketua DPW PERPAM Provinsi Banten, Erland Felany Fazry, S.H., secara tegas mengutuk keras tindakan brutal tersebut. Menurutnya, peristiwa kekerasan di depan umum ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pembangkangan nyata terhadap institusi keamanan negara.

"Kami mengutuk keras tindakan biadab dan premanisme jalanan yang dilakukan oleh oknum debt collector tersebut. Ini adalah preseden buruk yang sangat meresahkan," ujar Erland kepada awak media, Jumat (05/06/2026).

Erland yang juga merupakan seorang praktisi hukum menegaskan, insiden ini menjadi alarm atau sinyal bahaya yang sangat serius bagi keselamatan masyarakat sipil. Ia menilai, jika aparat penegak hukum yang terlatih saja berani dianiaya secara brutal di ruang publik, maka masyarakat biasa akan berada dalam ancaman yang jauh lebih besar.

"Logika sederhananya, aparat penegak hukum saja berani mereka serang secara membabi buta, bagaimana dengan masyarakat sipil biasa? Ini tidak bisa ditoleransi. Bumi Banten harus bersih dari praktik-praktik mafia jalanan yang berkedok penagihan utang," tegasnya.

Lebih lanjut, DPW PERPAM Banten menyatakan dukungan penuh kepada Kapolda Banten dan jajaran Ditreskrimum yang telah bergerak cepat menangkap empat pelaku. Namun, Erland mendesak agar kepolisian tidak mengendurkan perburuan terhadap enam pelaku lain yang saat ini masih buron (DPO).

PERPAM juga menyoroti temuan kepolisian mengenai modus operasional kelompok pelaku yang menggunakan mobil operasional bodong dan pelat nomor palsu untuk memeras target di jalanan.

"Kami meminta pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis, tidak hanya penganiayaan berat, tetapi juga pasal pemerasan dan sindikat penggelapan kendaraan. Selain itu, kami mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi dan menindak tegas perusahaan finance atau leasing yang masih memelihara pihak ketiga yang menggunakan cara-cara premanisme," cetus Erland.

DPW PERPAM Banten mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu, tidak takut terhadap intimidasi di jalanan, dan selalu melaporkan setiap tindakan penarikan paksa kendaraan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum undang-undang fidusia.

"PERPAM akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas di pengadilan. Tidak ada tempat bagi premanisme di tanah Banten," pungkasnya. (Red)

Penataan KJA di Waduk Kaskade Citarum Diperkuat untuk Pulihkan Lingkungan dan Jaga Keberlanjutan Masyarakat

Majalahceo.com | Bandung, 5 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kodam III/Siliwangi, Satgas Citarum Harum, pengelola waduk, dan instansi terkait memperkuat langkah penataan Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan daya dukung lingkungan waduk yang saat ini telah mengalami tekanan akibat tingginya jumlah KJA yang melebihi kapasitas ideal.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kasdam III/Siliwangi, Brigjen TNI Agus Bhakti megaskan bahwa penataan KJA harus dilaksanakan secara terukur, berbasis data, dan mengedepankan pendekatan humanis. Selain menjaga fungsi waduk sebagai sumber daya air, pembangkit listrik, dan infrastruktur strategis, penataan juga harus memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada budidaya ikan.

Berdasarkan pemaparan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, jumlah KJA eksisting di tiga waduk mencapai sekitar 163 ribu petak, jauh di atas daya dukung ideal yang hanya sekitar 21 ribu petak. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan, mengganggu fungsi teknis waduk, serta meningkatkan risiko pencemaran.

Pemerintah menargetkan pengurangan KJA secara bertahap sebanyak 2.500 petak per tahun pada periode 2026–2028. Prioritas penertiban akan difokuskan pada KJA yang tidak sesuai zonasi, tidak aktif, bermasalah perizinan, berada di lokasi berisiko, serta berpotensi mengganggu fungsi waduk. Seluruh proses akan didukung oleh sistem validasi data berbasis barcode dan pengawasan lapangan yang lebih intensif.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak juga sepakat bahwa penataan KJA harus disertai penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan patroli dan monitoring, serta penyusunan skema alih usaha yang realistis dan berkelanjutan. Alternatif seperti budidaya bioflok, relokasi tertata, dan pengembangan usaha lainnya akan terus dikaji agar masyarakat terdampak tetap memiliki peluang ekonomi yang memadai.

Melalui kolaborasi lintas sektor, penataan KJA di Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur diharapkan tidak hanya mampu mengembalikan kualitas lingkungan dan fungsi waduk, tetapi juga menciptakan tata kelola perairan yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jawa Barat.***

Dansub Sektor 01 Cimahi Selatan Intensifkan Pengawasan Lingkungan dan Sosialisasi Kebersihan di Kelurahan Melong

Majalahceo.com | Cimahi Selatan, 5 Juni 2026 – Dalam rangka mendukung program pemulihan dan pelestarian lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Sektor 5 Citarum Harum -Sub Sektor 01 Cimahi Selatan  terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (5/6/2026) berjalan dengan aman dan lancar dengan melibatkan personel TNI serta unsur masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, personel Sub Sektor 01 Cimahi Selatan melaksanakan pembersihan posko guna menjaga kebersihan dan kesiapsiagaan sarana pendukung operasional. Selain itu, anggota juga melakukan pendataan dan pengecekan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar yang berada di wilayah Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan. Dari hasil pengecekan, ditemukan tumpukan sampah dengan perkiraan volume mencapai kurang lebih 100 kilogram yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Kegiatan berikutnya adalah pengecekan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dapur SPPG yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pengecekan dilakukan untuk memastikan sistem pengelolaan limbah berjalan dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan maupun aliran sungai yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, personel Satgas Citarum Harum juga melaksanakan sosialisasi kepada warga di Kampung Parmindo RT 18 RW 03, Kelurahan Melong. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, serta tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan penyumbatan saluran air.

Dansub Sektor 01 Cimahi Selatan, Serma Zaenal Zaenudin, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah yang terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

“Satgas Citarum Harum tidak hanya melaksanakan pembersihan lingkungan, tetapi juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Permasalahan sampah harus menjadi tanggung jawab bersama sehingga diperlukan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran air,” ujar Serma Zaenal Zaenudin.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program Citarum Harum sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus mengajak warga untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan demi terciptanya kawasan yang sehat, bersih, dan bebas dari pencemaran.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang rutin dilakukan, kami berharap masyarakat semakin memahami dampak negatif dari pencemaran lingkungan serta ikut berperan dalam menjaga kebersihan wilayahnya masing-masing. Lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan Sub Sektor 01 Cimahi Selatan pada hari tersebut didukung oleh kekuatan personel yang terdiri dari 6 anggota TNI dan 4 orang masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Untuk kegiatan selanjutnya, Sub Sektor 01 Cimahi Selatan telah merencanakan pelaksanaan apel pagi dan pengecekan personel, dilanjutkan dengan pembersihan Sungai Cibeureum dalam rangka Karya Bakti Satgas Citarum Harum di wilayah Kelurahan Melong. Selain itu, kegiatan sosialisasi larangan membuang sampah ke sungai juga akan terus dilakukan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung terwujudnya program Citarum Harum yang berkelanjutan.**"

TNI AD dan Pemprov Jabar Satukan Langkah Atasi Sampah dan Antisipasi Kemarau Panjang

 

JAKARTA, tniad.mil.id — TNI Angkatan Darat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah terpadu dan mitigasi dampak kemarau panjang melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta para Dandim jajaran Kodam III/Siliwangi.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi tantangan nasional yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, TNI AD berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sekaligus membantu mitigasi dampak kemarau panjang, khususnya di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.

“Permasalahan sampah merupakan isu yang harus ditangani secara bersama-sama. TNI AD siap mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan,” ujar Kasad.

Dalam paparannya, Kasad menjelaskan sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar (waste-to-fuel), yaitu TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu di Bekasi, TPA Galuga di Bogor, TPA Sarimukti di Bandung Barat, TPA Jatibarang di Semarang, serta TPA Suwung di Denpasar. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dan mendukung ketahanan energi.

Selain membahas pengelolaan sampah, rapat koordinasi juga menyoroti antisipasi dampak kemarau panjang yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah berdasarkan prediksi BMKG. Dalam hal ini, TNI AD siap mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat serta berbagai langkah mitigasi lainnya guna mengurangi dampak kekeringan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas peran aktif TNI AD yang selama ini membantu pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan, termasuk penanganan lingkungan hidup. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI AD menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Rapat koordinasi berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih. Berbagai masukan dari kepala daerah diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah konkret melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI AD, dan para pemangku kepentingan terkait.

Di akhir kegiatan, Kasad menegaskan komitmen TNI AD untuk terus mendukung program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, serta berbagai inovasi teknologi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Dispenad)

Silaturahmi dengan Forkopimda Regional Jawa-Bali, Menko Polkam Tegaskan Komitmen Presiden Berantas Korupsi

Majalahceo.com. | Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu serta memastikan seluruh penyelenggara negara bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, amanah jabatan, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Membuka sambutannya, Menko Polkam  menegaskan pentingnya memperkuat kekompakan dan kerja sama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menko Polkam menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini telah menjaga stabilitas wilayah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” tegas Menko Polkam.

Terkait upaya pemberantasan korupsi, Menko Polkam menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto  menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, seluruh pejabat negara harus menjunjung tinggi amanah jabatan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” lanjutnya.

Menko Djamari juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang dipenuhi berbagai bentuk disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, ruang digital telah menjadi medan strategis yang harus dikelola dan diamankan secara bersama-sama.

“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama. Daerah yang ingin kita kuasai harus kita duduki, awasi, dan patroli. Kita harus hadir di medan itu, karena jika tidak, akan dikuasai oleh pihak-pihak yang menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian,” ujarnya.

Selain itu, Menko Polkam menekankan pentingnya pencegahan konflik sosial melalui kerja sama yang erat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah, aparat, dan pemimpin daerah selalu menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena seluruh penyelenggara negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.

“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat serta tidak lelah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

“Jangan kita lelah, jangan kita bosan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat. Tugas kita adalah mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi Forkopimda dilaksanakan secara regional untuk mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan proporsional antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurut Mendagri, kawasan Jawa-Bali merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” ujar Mendagri.

Mendagri juga mendorong seluruh daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang selama ini menjalin komunikasi intensif dengan BPS serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk memperoleh data ekonomi yang akurat bagi perencanaan pembangunan daerah. Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni oleh sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan karena bonus demografi hanya akan memberikan manfaat apabila dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali. Turut mendampingi Menko Polkam dalam kegiatan tersebut Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi dan staf khusus Kemenko Polkam.***

POLSEK CIKALONGWETAN TINGKATKAN PATROLI MALAM, CIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS AMAN DAN KONDUSIF MELALUI KRYD OPS JARAN

Majalahceo.com | Cikalongwetan – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai bentuk gangguan kamtibmas, jajaran Polsek Cikalongwetan melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa patroli malam dalam rangka Operasi Jaran di wilayah hukum Polsek Cikalongwetan, Kamis malam (04/06/2026).

Kegiatan patroli dimulai pukul 22.30 WIB hingga selesai dengan melibatkan empat personel, yaitu Aiptu Haryanto selaku Perwira Pengawas (Pawas), Aipda Usep Nurjaman, S.H., Bripka Arip Jabar Malik, dan Brigadir Hari Purnama.

Patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas, meliputi Mapolsek Cikalongwetan, Desa Mandalamukti, Desa Ciptagumati, Desa Cikalong, Desa Cisomang hingga Desa Tenjolaut. Selain melakukan pemantauan di jalur-jalur yang rawan kejahatan, petugas juga menyambangi objek vital seperti SPBU, pertokoan, pasar, kawasan perumahan, perkantoran, instansi pemerintahan, serta sektor perbankan.

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan patroli mobiling, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat. Anggota memberikan imbauan kamtibmas, mengajak warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan melalui Call Center 110 maupun langsung ke Polsek Cikalongwetan.

Kegiatan patroli ini juga menjadi upaya preventif dalam menekan angka kejahatan jalanan dan tindak pidana C3, yakni pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), yang menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Operasi Jaran.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan, situasi wilayah hukum Polsek Cikalongwetan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol selama kegiatan berlangsung. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat juga mendapat respons positif dari warga yang merasa lebih aman dan terlindungi saat menjalankan aktivitas pada malam hari.

Kapolsek Cikalongwetan AKP Deden Indrajaya, S.H., M.M., mengatakan bahwa kegiatan patroli KRYD akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kegiatan patroli malam yang ditingkatkan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas lainnya. Kehadiran anggota Polri di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan,” ujar AKP Deden Indrajaya.

Lebih lanjut, Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, keberhasilan menjaga situasi kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan masing-masing, meningkatkan kepedulian terhadap situasi sekitar, dan tidak ragu melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian. Dengan kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat, situasi yang aman dan kondusif dapat terus terjaga,” tambahnya.

Melalui kegiatan KRYD dan Operasi Jaran yang dilaksanakan secara rutin, Polsek Cikalongwetan berharap dapat terus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Cikalongwetan.

BGN Mungkinkah Sampai Ekornya Busuk

 

 

Oleh: Edi Sutiyo, Ketum Simpe Nasional/ Pembina Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia/ Pembina Kantor Hukum Jurnal Keadilan

Majalahceo.com | Bandung, Publik di gemparkan oleh langkah Kejagung Menangkap Kepala Badan Gizi Nasional DH bersama dua wakilnya  SS dan LP pasca DH bertemu dan mendampingi Presiden Prabowo dalam satu acara terkait MBG.

Tidak sampai disitu saja, Kejagung langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi selama 1,5 tahun menjabat di lembaga yang mengelola 335 trilun uang rakyat tersebut.

Dalam tulisan ini penulis menyampaikan analisa sederhana,  bahwa jika kepalanya saja sudah terindikasi kuat melakukan korupsi apalagi unsur di bawahnya, ibarat ikan jika kepalanya saja sudah busuk kemungkinan besar hingga ke ekornya pun pasti sudah busuk, apalagi lewat keterangannya Kejagung menyampaikan bahwa DH di diduga menerima 1 miliar perhari lewat yayasan yayasan yang terafiliasi dengan dirinya termasuk dua wakilnya, sungguh potret nyata betapa bobroknya integritas mereka para petinggi BGN, lewat berbagai kesempatan mereka bertiga selalu menyakinkan publik bahwa lembaga yang mereka pimpin baik baik saja dan tidak akan mungkin melakukan korupsi.

Dari kacamata hukum, kasus ini tentu tidak akan ujug ujug Kejagung berani menangkap dan menetapkan ketiganya menjadi tersangka, kalau tidak memiliki bukti yang kuat lewat proses penyelidikan yang mendalam, bukti yang di miliki kejagung bisa saja sudah lama lewat laporan dan temuan serta keluhan masyarakat yang terus di gaungkan terhadap lembaga Badan Gizi Nasional 

Jika dilihat MBG ini adalah program utama dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto, dari awal penunjukan DH sebenarnya sudah kurang tepat, dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan yang belum mumpuni di tunjuk mengelola anggaran negara yang begitu besar dan belum ada sebuah kementerian yang mengelola anggaran yang fantastis selain BGN.

Dalam pepatah yang sering kita dengar kalau ikan busuk dimulai dari kepalanya, jadi kepalanya saja sudah busuk lalu bagaimana dengan ekornya, ini jika di korelasikan  sebuah institusi atau organisasi BGN saat ini bisa jadi realitanya akan sama, praktek jual beli titik SPPG, program sertifikasi ini syarat korupsi merupakan modus kejahatan korupsi yang patut di telisik oleh Kejagung.

Rakyat menanti sejauh mana kasus ini di dalami oleh penyidik, apakah hanya berhenti di tiga tersangka tersebut atau berkembang hingga ke level jajaran di bawahnya, yang turut serta dalam jaringan kejahatan yang para tersangka lakukan.

Sebaiknya Program MBG ini di berhentikan sementara sampai ada hasil.audit investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap pengelolaan anggaran, jangan sampai uang rakyat yang notabene di peroleh dari pajak rakyat di kelola tidak profesional oleh orang orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas serta kapabilitas.

Prediksi  Artificial Intellegence ( AI)         patut juga di pertimbangkan salah satu penyebab utama melemahnya rupiah adalah program MBG bahkan 4 AI utama yang mempelajari analisa keuangan memprediksi rupiah akan tembus Rp 22.000, di akhir tahun 2026 ini, faktornya karena asing tidak menyukai program MBG ini, ini hanya sebuah analisa pinggiran.***

Pulihkan Lahan Rusak, AMPETRA Jateng Susun Program Reboisasi di Tiga Kabupaten

 

Majalahceo.com, Magelang – Pengurus Asosiasi Masyarakat Penambang Rakyat (AMPETRA) Jawa Tengah melakukan peninjauan ke sejumlah area bekas tambang golongan C yang mengalami kerusakan lingkungan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

 

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana program konservasi dan reboisasi yang akan dilaksanakan melalui kerja sama antara AMPETRA dan Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk memulihkan kondisi lahan pascatambang serta mendukung upaya pelestarian lingkungan di kawasan terdampak aktivitas pertambangan.

 

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan staf Gus Imam menyampaikan dukungan terhadap langkah yang dilakukan oleh AMPETRA Jawa Tengah. Menurutnya, upaya pemulihan lingkungan pascatambang merupakan bagian penting dari tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

 

Ketua dan pengurus AMPETRA Jawa Tengah menegaskan bahwa organisasi tersebut berkomitmen untuk mengawal aktivitas penambangan rakyat agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan penambangan hingga penataan lahan setelah kegiatan tambang berakhir.

 

"Komitmen kami tidak hanya mendampingi penambang rakyat saat proses penambangan berlangsung, tetapi juga memastikan adanya penataan dan pemulihan lingkungan pascatambang agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan," ujar perwakilan pengurus AMPETRA Jawa Tengah.

 

Hasil peninjauan lapangan ini akan menjadi bahan kajian untuk penyusunan langkah-langkah konservasi dan reboisasi yang akan dilaksanakan pada lokasi-lokasi bekas tambang yang dinilai memerlukan penanganan prioritas.

 

Program tersebut diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga aspek keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (tim/red)

UCAPAN SELAMAT DAN APRESIASI DARI KETUA UMUM PADI RAYA

 

MAJALAH CEO - Jakarta - Selamat dan sukses kepada seluruh Advokat Perkumpulan Advokat Demokrasi Indonesia Raya (PADIRAYA) yang telah resmi diambil sumpahnya sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Bandung.

Momentum pengambilan sumpah ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan profesi Advokat sebagai penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan, memberikan bantuan hukum, serta menjaga kehormatan dan martabat profesi.

Ketua Umum PADIRAYA, Dr.Mohamad Ali Syaifudin,S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan para Advokat yang telah menyelesaikan seluruh tahapan hingga pengambilan sumpah. Beliau juga menaruh harapan besar agar para Advokat PADIRAYA senantiasa menjadi Advokat yang profesional, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi kode etik profesi, serta bertanggung jawab penuh terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurutnya, "Profesi Advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan pengabdian untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadilah Advokat yang berani membela kebenaran, menjaga kehormatan profesi, serta memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.”ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas mulia sebagai penegak hukum.

PADIRAYA..Maju…Sukses..Sejahtera

Advokat Profesional, Berintegritas, dan Berkeadilan.

Partisipasi International Industrial Week Indonesia 2026, PT Feng Global Indo Mengajak Pengunjung Visit ke Both Perusahaan

 

MAJALAHCEO - JAKARTA -PT Feng Global Indo, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, penyewaan, perbaikan dan perawatan forklift, pembangunan sistem racking dan shelving gudang, instalasi pergudangan, serta layanan purna jual, turut berpartisipasi dalam ajang International Industrial Week Indonesia 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3–6 Juni 2026.

Keterangan Foto : Direktur PT Feng Global Indo, Vivi Yao.

Direktur PT Feng Global Indo, Vivi Yao, kepada. Awak media. Mengatakan keikutsertaan perusahaan dalam pameran internasional tersebut bertujuan memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkenalkan berbagai teknologi terbaru di bidang material handling dan pergudangan kepada pelaku industri nasional maupun internasional.

Menurutnya,Melalui pameran ini kami ingin menjangkau pasar yang lebih luas, baik dari kalangan nasional maupun internasional. Kami juga ingin memperkenalkan teknologi terbaru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional gudang dan logistik perusahaan,” ujar Vivi Yao di Jakarta Internasional Expo,kamis 4/6/2026.

PT Feng Global Indo awalnya berdiri di Tiongkok dan mulai mengembangkan bisnisnya di Indonesia sejak sekitar tahun 2013.Hingga kini perusahaan telah memiliki sejumlah cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Semarang, Surabaya, dan Batam.

Selain menyediakan berbagai jenis forklift, perusahaan juga menawarkan sistem racking dan shelving yang dirancang untuk mendukung kebutuhan penyimpanan di berbagai sektor industri.

Ditambahkan Vivi, produk rak gudang masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki permintaan stabil karena merupakan kebutuhan penting bagi perusahaan yang memiliki fasilitas penyimpanan dan distribusi barang.

“Kebutuhan rak gudang masih cukup baik karena menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku usaha yang mengelola pergudangan.kami melayani berbagai kebutuhan industri, mulai dari gudang distribusi hingga perusahaan manufaktur berskala besar,” katanya.

Vivi menjelaskan bahwa sebagian besar produk perusahaan masih diimpor dari Tiongkok.Namun demikian, PT Feng Global Indo terus menghadirkan inovasi dan teknologi yang belum banyak tersedia di Indonesia guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Saat ini perusahaan juga menghadapi tantangan perlambatan ekonomi yang dirasakan berbagai sektor usaha. Meski demikian, permintaan pasar tetap ada dan perusahaan optimistis dapat terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap sistem pergudangan yang lebih modern dan efisien.

Untuk harga produk, Vivi mengatakan besaran investasi yang dibutuhkan pelanggan sangat bergantung pada luas area gudang, spesifikasi, dan tipe sistem yang dipilih. Sementara itu, perusahaan tetap berupaya menjaga kualitas layanan di tengah kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional.

Sejumlah perusahaan besar dari berbagai sektor industri telah menggunakan solusi pergudangan yang disediakan PT Feng Global Indo, termasuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sistem penyimpanan berskala besar dan terintegrasi.

Melalui Partisipasinya dalam International Industrial Week Indonesia 2026, PT Feng Global Indo Mengajak para Pengunjung untuk hadir ke Booth perusahaan dan melihat langsung berbagai solusi teknologi pergudangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan bisnis masing-masing.

“Kami mengundang para pelaku industri untuk datang ke booth kami dan melihat teknologi apa saja yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi gudang mereka.

Harapan kami ke depan, kondisi ekonomi tetap stabil sehingga seluruh sektor usaha dapat terus tumbuh dan berkembang,” tutup Vivi Yao .(Red)