Groundbreaking Jembatan Garuda, kehadiran Pemerintah untuk masyarakat

Majalahceo.com,Boyolali – Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., memimpin langsung kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda Tahap III dan IV yang dilaksanakan di Dukuh Bolo Wetan, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Selasa (31/3/2026).

Pangdam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Jembatan Garuda. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah yang selama ini terisolir serta mempermudah mobilitas menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. 

"Kegiatan ini merupakan program strategis dari pemerintah," ungkapnya. 

Jembatan Garuda yang dibangun di atas Sungai Kaliwiru tersebut merupakan jembatan gantung dengan panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter, yang akan menghubungkan Desa Bolo dengan Dukuh Pingkok. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 20 hingga 25 hari melalui semangat gotong royong antara prajurit Kodam IV/Diponegoro dan masyarakat setempat. 

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa pembangunan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses masyarakat yang selama ini harus menempuh jarak hingga cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan anak-anak serta kegiatan ekonomi warga, termasuk petani dan pedagang. 

"Ini merupakan bentuk nyata kehadiran TNI, kehadiran pemrintah untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada," tegas Pangdam. 

Pada tahap III dan IV ini, Kodam IV/Diponegoro akan membangun total 60 unit Jembatan Garuda di berbagai wilayah, yang terdiri dari 49 jembatan gantung dan 11 jembatan beton. Program ini melanjutkan keberhasilan tahap sebelumnya yang telah merealisasikan 48 jembatan di wilayah Jawa Tengah dan DIY, sebagai bagian dari program strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

#(Pendam IV/Diponegoro)

‎Peduli Lingkungan, Polisi Bersama Warga Bersih-Bersih Pantai Pasca Libur Lebaran

Majalahceo.com, Bandung,-Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa  dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, Satpolairud Polres Garut, Polsek Wilayah Garut Selatan bersama unsur Forkopimcam, komunitas, dan warga menggelar kegiatan bersih-bersih pantai pasca libur Hari Raya Idulfitri 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026) mulai pukul 07.00 WIB di kawasan Pantai Karangpapak, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Aksi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimcam Cikelet, personel Satpolairud Polres Garut, Anggota Polsek Wilayah Garut Selatan, P4K Desa Cikelet, BUMDes, relawan, hingga masyarakat pesisir.

Kegiatan diawali dengan apel persiapan di lokasi, kemudian dilanjutkan dengan aksi pungut sampah di sepanjang garis pantai. Selain membersihkan lingkungan, para peserta juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengunjung agar lebih peduli terhadap kebersihan pantai.

Kasatpolairud Polres Garut, IPTU Aep Saprudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keindahan pantai sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kegiatan ini tidak hanya sekadar membersihkan sampah, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pesisir,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini terlihat cukup tinggi. Sinergi antara aparat, komunitas, dan warga pun berjalan dengan baik, sehingga kegiatan bersih-bersih pantai dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di destinasi wisata pantai, semakin meningkat demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman bagi semua.

‎

#Yj

UPAYA MENINGKATKAN IKA DANSATGAS SIDAK IPAL PABRIK

Majalahceo.com, Bandung,-Seperti kita ketahui indek kualitas air tahun 2024 ada diangka 50,71 point,dan di tahun 2025 sampai dengan saat ini masih belum ada angka yang pasti, untuk tahun 2026 yang diawali dengan dilaksanakannya satgas citarum harum tentunya suatu tantangan yang  luar biasa untuk meningkatkan IKA menuju ultimate gold sesuai target di angka 60.

Pada hari Selasa 31 Maret 2026, Dansatgas citarum Harum,kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto S.H bersama Dansektor 3 dan Anggota Sektor 2 dan 3 ,melaksanakan satu upaya untuk meningkatkan IKA yakni dengan melakukan sidak ke ipal Ipal pabrik yang berada di wilayah Majalaya dan dayeuh kolot.

Sesuai beberapa laporan dari masyarakat beberapa waktu yang lalu terkait adanya pembuangan limbah berwarna merah di aliran sungai cirasea, Dansatgas beserta anggota sektor 2 melaksanakan pengecekan IPAL ke berapakah perusahaan yang di sinyalir membuang limbah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain PT Aurora Textil, PT Bima Jaya dan PT Sipatek yang berada di wilayah Majalaya.

Dalam sidak kali ini beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tekstil tersebut cukup kooperatif dalam memberikan informasi serta menunjukkan instalasi pengolahan limbah masing masing, walaupun hampir semua terlihat sudah sesuai dengan baku mutu yang di tentukan namun Dansatgas tetap menjelaskan masih ada beberapa hal yang harus di perbaiki.

"Air yang dari outlet harusnya menjadi indikator dengan cara jadi tempat hidup ikan, kolam ikan tersebut bukan sebagai hiasan yang air nya di ambil dari tempat lain" ungkap Dansatgas.

Kemudian setelah melaksanan sidak di majalaya Dansatgas bersama Dansektor 3 melaksanakan pengecekan ke kawasan industri di Dayeuhkolot.

Semoga dengan kegiatan ini bisa menjadi alarm kepada pelaku industri untuk mengelolah limbah nya sesuai dengan baku mutu yang di tentukan agar tujuan IKA 60 bisa tercapai demi citarum yang lebih harum lagi...

#Kita jaga alam

#Alam akan menjaga kita

#Citarum harum

Menuju Munas X, LDII Jakarta Utara Fokus pada Kontribusi Nyata untuk Masyarakat

 

Jakarta :Senin, (30/3/2026) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa melalui Musyawarah Nasional (Munas) X yang akan digelar pada 7–9 April 2026.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan bahwa Munas X bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan LDII dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam kerangka Asta Cita.

“LDII harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Munas X ini kami arahkan untuk menghasilkan program yang sejalan dengan Asta Cita—mulai dari penguatan SDM unggul, ketahanan sosial, hingga kontribusi dalam menjaga kerukunan dan stabilitas nasional,” tegasnya.

Menurutnya, di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional, organisasi kemasyarakatan seperti LDII dituntut lebih adaptif, solutif, dan proaktif dalam mendukung agenda besar bangsa, termasuk pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi umat, serta peningkatan kualitas moral dan spiritual masyarakat.

KH Chriswanto juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus LDII—mulai dari DPW, DPD, hingga PC dan PAC—untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai sarana strategis menyerap aspirasi publik.

“Silaturahim Idul Fitri jangan hanya menjadi tradisi, tetapi harus dimaknai sebagai forum komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan berbagai stakeholder. Aspirasi dari bawah ini akan menjadi bahan utama dalam Munas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pendekatan bottom-up sangat penting agar kebijakan organisasi benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, LDII ingin memperkuat peran dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia. Hal ini selaras dengan Asta Cita yang menempatkan stabilitas nasional dan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Munas X harus menghasilkan langkah konkret yang memperkuat sinergi antara ormas, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa. LDII siap menjadi bagian dari solusi dalam menjaga persatuan dan mempercepat pembangunan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD LDII Jakarta Utara, Pudya Sanjaya, menegaskan bahwa jajaran di daerah siap mengawal implementasi hasil Munas secara konkret.

“Kami di daerah, khususnya Jakarta Utara, siap menjalankan arahan Munas dengan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat—mulai dari penguatan karakter generasi muda, peningkatan dakwah yang menyejukkan, hingga kontribusi dalam program sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum Idul Fitri telah dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus LDII untuk mempererat hubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Silaturahim ini bukan hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata. Aspirasi yang kami serap akan kami bawa ke Munas sebagai suara dari akar rumput,” tegasnya. 

Dengan pendekatan yang lebih tajam, berbasis aspirasi, dan selaras dengan Asta Cita, Munas X diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kontribusi LDII dalam mewujudkan Indonesia yang harmonis, maju, dan berdaya saing.

“LDII ingin hadir sebagai organisasi yang responsif terhadap zaman dan kebutuhan bangsa. Munas X adalah langkah penting menuju ke sana,” pungkas KH Chriswanto.

Jurnalis : Edo Lembang

LDII Jakarta Utara Siapkan Langkah Konkret Sambut Munas X

 

Jakarta : Senin, (30/3/2026) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kontribusi nyata bagi bangsa melalui Musyawarah Nasional (Munas) X yang akan digelar pada 7–9 April 2026.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan bahwa Munas X bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan LDII dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam kerangka Asta Cita.

“LDII harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah. Munas X ini kami arahkan untuk menghasilkan program yang sejalan dengan Asta Cita—mulai dari penguatan SDM unggul, ketahanan sosial, hingga kontribusi dalam menjaga kerukunan dan stabilitas nasional,” tegasnya.

Menurutnya, di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional, organisasi kemasyarakatan seperti LDII dituntut lebih adaptif, solutif, dan proaktif dalam mendukung agenda besar bangsa, termasuk pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi umat, serta peningkatan kualitas moral dan spiritual masyarakat.

KH Chriswanto juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus LDII—mulai dari DPW, DPD, hingga PC dan PAC—untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai sarana strategis menyerap aspirasi publik.

“Silaturahim Idul Fitri jangan hanya menjadi tradisi, tetapi harus dimaknai sebagai forum komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan berbagai stakeholder. Aspirasi dari bawah ini akan menjadi bahan utama dalam Munas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pendekatan bottom-up sangat penting agar kebijakan organisasi benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, LDII ingin memperkuat peran dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia. Hal ini selaras dengan Asta Cita yang menempatkan stabilitas nasional dan persatuan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Munas X harus menghasilkan langkah konkret yang memperkuat sinergi antara ormas, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa. LDII siap menjadi bagian dari solusi dalam menjaga persatuan dan mempercepat pembangunan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD LDII Jakarta Utara, Pudya Sanjaya, menegaskan bahwa jajaran di daerah siap mengawal implementasi hasil Munas secara konkret.

“Kami di daerah, khususnya Jakarta Utara, siap menjalankan arahan Munas dengan fokus pada program yang langsung dirasakan masyarakat—mulai dari penguatan karakter generasi muda, peningkatan dakwah yang menyejukkan, hingga kontribusi dalam program sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum Idul Fitri telah dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus LDII untuk mempererat hubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Silaturahim ini bukan hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata. Aspirasi yang kami serap akan kami bawa ke Munas sebagai suara dari akar rumput,” tegasnya. 

Dengan pendekatan yang lebih tajam, berbasis aspirasi, dan selaras dengan Asta Cita, Munas X diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat internal organisasi, tetapi juga meningkatkan kontribusi LDII dalam mewujudkan Indonesia yang harmonis, maju, dan berdaya saing.

“LDII ingin hadir sebagai organisasi yang responsif terhadap zaman dan kebutuhan bangsa. Munas X adalah langkah penting menuju ke sana,” pungkas KH Chriswanto.

Jurnalis : Edo Lembang

Ancaman Nyata Sampah Bandung Raya terhadap Citarum: Tanggung Jawab Bersama Menjaga Lingkungan

 

Bandung, 30 Maret 2026 — Masalah sampah di wilayah Bandung Raya bukan sekadar persoalan estetika kota, melainkan telah menjadi ancaman ekologis serius bagi Sungai Citarum dan ekosistem di hilirnya, khususnya Waduk Saguling.

Dansatgas Citarum Harum, Yanto Kusno Hendarto, menyampaikan bahwa sungai-sungai kecil seperti Cikapundung, Citepus, Cicadas, dan Ciateul saat ini berfungsi layaknya jalur distribusi sampah domestik menuju aliran utama Sungai Citarum.

Kondisi ini semakin diperparah dengan ketergantungan Bandung Raya terhadap TPA Sarimukti. Ketika terjadi kendala operasional, volume sampah di TPS liar maupun di pinggir jalan meningkat drastis. Saat hujan turun, sampah-sampah tersebut terbawa ke saluran drainase dan pada akhirnya bermuara ke Sungai Citarum.

Pada hari ini, Senin (30/3/2026), Dansatgas Citarum Harum bersama Dansektor 9 dan instansi terkait melaksanakan kegiatan pembersihan sampah di anak Sungai Ciroyom, Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditemukan dominasi sampah domestik yang menimbulkan bau tidak sedap serta menciptakan lingkungan yang kumuh.

Selain itu, keberadaan bangunan liar di atas sungai menjadi kendala serius dalam proses pembersihan, sehingga menyulitkan petugas dalam mengangkut dan mengevakuasi sampah.

“Kami tegaskan bahwa upaya ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, kami terus mengimbau seluruh warga untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan masing-masing,” tegasnya.

“Lingkungan adalah titipan yang harus kita jaga bersama, bukan warisan yang bisa kita rusak tanpa tanggung jawab.”

Dody Muhamad Zuhdi Wakil Ketua Umum DPP PASTI (Pengacara dan Aktivis Sejati) Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

 

MAJALAH CEO - Jakarta - Dody Muhamad  Zuhdi Wakil Ketua Umum DPP  PASTI (Pengacara dan Aktivis Sejati) Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. 

"Semoga di hari yang suci ini, hati kembali bersih,jiwa dipenuhi kedamaian, dan langkah diberkahi.selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta.

"Alhamdulillah terima kasih untuk doa dan semoga setiap langkah kita senantiasa diberkahi. Minal 'Aidin Wal Faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik,” jelasnya kepada Awak Media. Senin,30/3/2026.

"Idul Fitri, yang dikenal sebagai momentum kebersamaan dan pembersihan jiwa, disambut penuh sukacita dengan semangat kebersamaan dan persatuan tetap terjaga, sebagai bagian dari nilai-nilai luhur menyampaikan pesan kepada semua pihak untuk terus menjalin hubungan yang harmonis, menjaga semangat persatuan, dan meningkatkan kualitas kerja baik di dunia Organisasi Pemuda, maupun di sektor lainnya "Idul Fitri adalah momen yang tepat untuk memperbaiki diri dan mempererat tali silaturahmi antar sesama," tambahnya.

Dody Muhammad zuhdi Mengajak seluruh masyarakat, khususnya  mitra kerja, untuk terus bekerja bersama, membangun kemajuan, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, Dia  berharap dapat terus memberikan layanan terbaik di setiap sektor yang digelutinya, dengan semangat baru.

"Semoga kita semua diberikan kelapangan hati, kesabaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kita ke depan,"ujarnya.

Menyampaikan Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, "Lapar haus dan ujian hawa nafsu telah berhasil ditumbuhkan, kini datanglah hari kemenangan yang membawa diri kembali fitrah, katanya.

Dody Berharap, semoga kemenangan di hari fitri bisa menjadi kekuatan penopang untuk menghadapi segala cobaan dan tantangan menghadapi masa depan.

Ia berharap, dengan usaha dan komitmen bersama, semoga kita bisa keluar meraih kemenangan, sebagaimana kita berhasil memenangi  pertarungan melawan hawa nafsu di bulan ramadhan.(Red).

MEDIA CEO INDONESIA: 

DPW PERPAM Banten Soroti Ketidakharmonisan Pimpinan Lebak: "Rakyat Butuh Kerja Nyata, Bukan Tontonan Konflik Ego!"

LEBAK, 30 Maret 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) Provinsi Banten, Erland Felany Fazry, S.H., angkat bicara mengenai mencuatnya isu ketidakharmonisan antara Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah.

 Pernyataan ini muncul menyusul insiden ketegangan terbuka yang terjadi dalam acara Halalbihalal di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (30/3), yang berujung pada aksi walk out Wakil Bupati.

 Erland Felany Fazry menyayangkan sikap arogan dan pemilihan diksi yang tidak etis dalam forum resmi pemerintahan. Menurutnya, kegaduhan ini merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak yang baru berjalan satu tahun satu bulan.

 "Kami di PERPAM sangat prihatin melihat tontonan yang tidak mendidik ini. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam etika berkomunikasi. Menyinggung ranah pribadi atau masa lalu rekan kerja di depan ratusan ASN bukan hanya tidak etis, tapi berpotensi merusak marwah institusi pimpinan daerah itu sendiri," tegas Erland dalam keterangannya di Pandeglang, Senin (30/3).

Lebih lanjut, Erland menekankan bahwa ketidakharmonisan pimpinan akan berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Ia mengkhawatirkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terjebak dalam dualisme instruksi yang berakibat pada lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

 "Rakyat Lebak tidak butuh tahu siapa yang lebih berkuasa atau siapa yang berhak memanggil siapa. Rakyat butuh jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang prima, dan penguatan UMKM lokal. Jika di tingkat atas saja sudah pecah kongsi, bagaimana birokrasi di bawah bisa fokus bekerja?" tambahnya.

 

Sebagai representasi aspirasi masyarakat, DPW PERPAM Banten mendesak kedua pimpinan daerah tersebut untuk segera melakukan rekonsiliasi dan menekan ego pribadi demi kepentingan masyarakat luas.

 "Masa jabatan baru seumur jagung. Masih banyak janji kampanye yang harus dituntaskan. Kami mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati bahwa mereka dipilih sebagai satu paket mandat rakyat. Jika konflik ini terus berlanjut, kami dari elemen masyarakat sipil tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi kritis secara besar-besaran terhadap kinerja pemerintah daerah," tutup Erland.

Lanjutkan 20 Tahun Perjuangan Pemekaran DOB Cilangkahan, Kades Datangi DPR

JAKARTA - Sejumlah kepala desa dari wilayah Cilangkahan, Kabupaten Lebak, beraudensi ke Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lebak-Pandeglang Bonnie Triyana di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (30/3/2026). Audiensi tersebut membahas upaya percepatan pemekaran Cilangkahan menjadi daerah otonom baru. Desakan pemekaran sendiri sudah digagas sejak 20 tahun lalu.

Mereka yang hadir antara lain Kepala Desa Bayah Timur Rafik Rahmat Taufik; Kepala Desa Rahong, Malingping, Jaro Bedi; Kepala Desa Bejod, Wanasalam, Jaro Rohmat; Kepala Desa Katapang, Wanasalam, Jaro Emed; dan Kepala Desa Sumber Waras, Malingping, Jaro Usuf.

"Kami jauh-jauh datang dari Cilangkahan. Ini perwakilan dari para kepala desa se-Wilayah Cilangkahan. Pertama, silaturahmi ke Pak Bonnie. Yang kedua, banyak hal yang ingin kami sampaikan terutama soal percepatan pemekaran Kabupaten Cilangkahan,” ujar Rafik dalam pertemuan tersebut.

Para kepala desa menegaskan, kehadiran mereka mewakili semua elemen masyarakat Cilangkahan. Mereka menyebut, potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah tersebut sangat besar, namun terkendala akses dan pelayanan publik yang masih terbatas.

“Yang tahu kondisi di Cilangkahan, soal keresahan masyarakat Cilangkahan itu kami para kepala desa. Yang notabene adalah keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat yang ada di Cilangkahan. Makanya tujuan kami ini bukan semata-mata membawa hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi hal luar biasa yang tentunya juga mewakili puluhan ribu masyarakat yang ada di Cilangkahan,” jelas Rafik.

Menurut Rafik, salah satu faktor utama yang mendorong keinginan pemekaran adalah jarak tempuh yang jauh menuju ibu kota Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. Para kades menyebutkan perjalanan dari Cilangkahan ke Rangkasbitung memakan waktu sekitar tiga setengah jam, sementara jarak ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat, justru lebih dekat.

“Karena kebutuhan masyarakat itu memaksakan harus terbentuknya pemekaran. Makanya jangan sampai masyarakat kami geser ke Jawa Barat,” Jaro Emed di tempat yang sama.

 Para kepala desa yang hadir juga mengonfirmasi bahwa kedatangan mereka ke DPR telah mendapat izin dan terkonfirmasi dengan pihak terkait termasuk Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC). Mereka berharap perjuangan yang telah berlangsung dua dasawarsa ini dapat segera membuahkan hasil.

“Mudah-mudahan perjuangan ini ada izin dari Allah SWT. Terima kasih banyak sudah diterima dengan baik. Dan ini Pak Dewan yang patut kita contoh. Karena kenapa, Alhamdulillah kami ke sini diterima dengan baik. Dan kami pun Alhamdulillah senang ketemu dengan wakil kami,” tambah Jaro Emed.

Di tempat yang sama, Bonnie Triyana yang juga merupakan putra daerah Lebak mengatakan, wilayah Cilangkahan yang terletak di selatan Banten telah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Lebak. Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, persyaratan administrasi pemekaran tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan.

Bonnie menambahkan, kesiapan wilayah Cilangkahan untuk menjadi daerah otonom baru sudah terlihat dari adanya sertifikat tanah seluas 42 hektare yang disiapkan untuk pusat pemerintahan. Tanah tersebut telah melalui proses penyerahan dan pengurusan melalui Badan Pertanahan Nasional.

“Artinya secara kesiapan sudah siap. Hanya membutuhkan kemauan dari pemerintah pusat untuk menggolkan ini, meloloskan permintaan dari masyarakat ini,” kata Bonnie.

Bonnie Triyana menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perjuangan pemekaran Cilangkahan. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat yang juga lahir dan besar di Lebak, wilayah tersebut bukan sekadar daerah pemilihan, tetapi kampung halamannya sendiri.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Memang ini bagian dari tugas saya, tugas kita bersama. Apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat, yang diharapkan, harus kita perjuangkan bersama-sama. Maka insyallah dengan kolaborasi ini kita bisa mewujudkan cita-cita tersebut,” tutur Bonnie.

Bonnie menambahkan bahwa dirinya terbuka bagi masyarakat Lebak, khususnya wilayah Cilangkahan, untuk berkomunikasi dan berkoordinasi kapan saja demi mewujudkan cita-cita pemekaran yang telah lama diperjuangkan.

SPASI Bogor Raya Turun Tangan, Siap Bela Ketua BPI KPNPA RI Rizwan Riswanto dari Serangan Hoaks

 

Kabupaten Bogor — Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia (SPASI) Kabupaten Bogor Raya menyatakan sikap tegas dalam memberikan pembelaan hukum terhadap Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, yang saat ini diduga menjadi korban pemberitaan hoaks dan fitnah di media sosial maupun sejumlah media online.

Ketua SPASI Kabupaten Bogor Raya, Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa langkah pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen SPASI dalam melindungi profesi advokat, aktivis, serta siapa pun yang mengalami kriminalisasi atau serangan yang merugikan kehormatan dan nama baik dalam menjalankan aktivitasnya secara sah.

“Setelah penandatanganan surat kuasa, SPASI secara resmi bertindak sebagai kuasa hukum Saudara Rizwan Riswanto, yang juga menjabat sebagai Ketua BPI KPNPA RI Bogor. Kami melihat adanya dugaan kuat penyebaran informasi yang tidak benar, yang berpotensi mencemarkan nama baik serta merugikan klien kami secara pribadi maupun kelembagaan,” ujar Kusnadi,  Senin (30/3).

SPASI juga menegaskan bahwa pembelaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh elemen Sahabat SPASI yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. 

Kehadiran mereka menjadi bentuk solidaritas dalam mengawal kasus yang dinilai mencederai prinsip keadilan dan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Dalam pernyataannya, Kusnadi menekankan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan hoaks dan fitnah tersebut. 

“Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk serangan yang tidak berdasar dan melanggar hukum. Jika terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kusnadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. 

Ia menekankan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerat persoalan hukum.

SPASI Kabupaten Bogor Raya memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas, sebagai bagian dari upaya menjaga marwah hukum, melindungi hak-hak individu, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk Saudara Rizwan Riswanto dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPI KPNPA RI Bogor,” tutup Kusnadi.

SPPG Yayasan Karya Muda Gemilang Resmi Beroperasi di Banjar, Dorong Gizi Anak dan Penurunan Stunting

Pandeglang – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Karya Muda Gemilang resmi beroperasi di Kampung Kadu Cau, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. 

Peresmian tersebut ditandai dengan kegiatan tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur sekaligus komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Kehadiran SPPG ini menjadi langkah konkret dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional. Fasilitas tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan, menurunkan angka stunting, serta menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, ibu hamil, dan balita.

Selain itu, SPPG juga berfungsi sebagai pusat distribusi makanan sehat berbasis bahan pangan lokal, sekaligus menjadi sarana edukasi gizi bagi masyarakat sekitar.

Tokoh pemuda Kecamatan Banjar, Romdoni yang akrab disapa Kang Odon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan SPPG membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, selain membantu pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dari petani serta pelaku UMKM setempat.

“Keberadaan SPPG Karya Muda Gemilang sangat membantu masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ini menjadi peluang besar bagi warga untuk terlibat langsung dalam peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program SPPG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, yayasan, hingga mitra terkait. Selain itu, aspek Quality Control (QC) makanan harus tetap dijaga agar makanan yang disalurkan memenuhi standar higienis dan bergizi.

Dengan diresmikannya SPPG ini, diharapkan dapat menjadi pusat edukasi pola makan sehat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

Peresmian ditutup dengan pernyataan resmi:

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SPPG Yayasan Karya Muda Gemilang ini resmi beroperasi untuk melayani gizi anak-anak kita, demi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.”

Beri Peringatan Tegas, Kalapas Luwuk Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi Kepada Jajaran Pengamanan

Luwuk, Sulteng, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Luwuk memberikan pengarahan khusus dan penguatan tugas serta fungsi (tusi) kepada seluruh jajaran pengamanan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan disiplin kerja di lingkungan Lapas, Jumat (27/3).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Lapas tersebut, Kalapas Muhammad Bahrun menekankan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ia mengingatkan agar seluruh petugas tidak main-main dengan aturan serta selalu menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, pengamanan merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban di dalam Lapas sehingga membutuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi.

"Jangan pernah main-main dengan aturan. Saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang mencoba mencoreng nama baik instansi dengan melanggar tusi yang telah ditetapkan," ujar Bahrun.

Selain itu, Bahrun juga mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antarpetugas serta komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas, sehingga setiap potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.

Menindaklanjuti arahan Kalapas, Kepala KPLP, Andi Abdul Muis juga memberikan penekanan khusus terkait teknis pengamanan di lapangan. Beliau menginstruksikan seluruh komandan regu dan anggota untuk memperketat kontrol keliling (troling) secara berkala dan acak.

"Instruksi pimpinan sudah sangat jelas. Saya minta seluruh jajaran pengamanan untuk merapatkan barisan. Pastikan setiap sudut blok hunian terpantau, geledah barang titipan dengan sangat teliti, dan jangan ada celah bagi masuknya barang terlarang seperti handphone atau narkoba," tegas Andi Muis.

Kegiatan penguatan ini diharapkan dapat menyegarkan kembali semangat kerja para petugas pengamanan agar tetap sigap, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pengetatan pengawasan ini bukan semata-mata untuk memberi tekanan, melainkan untuk memastikan Lapas Luwuk tetap kondusif dan aman bagi petugas maupun Warga Binaan.

Diakhir, Kalapas mengajak seluruh petugas untuk tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas, melainkan menjadi motor penggerak transformasi instansi.

"Ayo semuanya, jadilah kita sebagai pelaku perubahan, bukan sebagai penonton. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba dan alat komunikasi ilegal di Lapas," tegas Bahrun di hadapan seluruh jajaran pengamanan

Acara ditutup dengan evaluasi langsung terhadap kendala lapangan yang dihadapi oleh regu pengamanan selama ini. 

(Redaksi)

Advokat Nicho Hezron dkk Dari Dhipa Adista Justicia Law Firm Kembali Menangkan Perkara PMH di Mahkamah Agung RI Melawan Ir Santoso Halim

 

Jakarta - Advokat Nicho Hezron, SH.,MH., bersama tim hukum Dhipa Adista Justicia (DAJ) kembali memenangkan perkara perbuatan melawan hukum melalui kasasi di Mahkamah Agung RI melawan IR Santoso dkk terkait Pengelolaan Pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) dan Air Minum (PAM) dari Warga RW. 016 Pantai Mutiara, yang mana sudah sejak sekitar Tahun 1992 dikelola oleh PEMBANDING d.h PENGGUGAT (Ic. PT MUTIARA RAGA INDAH).

Termoho kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui kepaniteraan PN Jakarta Utara atas permohonan kasasi dan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 1259/PDT/2024/PT DK I tertangga l 17 OKTOBER 2024 jo.PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR: 467/PDT.G/2023/PN.JKT.UTR tertanggal 21 AGUSTUS 2024, yang diajukan oleh: JOSEPH, SE-SUYONO WIJAYA TJANDRA-LUKAS BINTORO-WHITSON SUHANDA WILLIAM-KU SONG KHIAN Alias YULIA TJAY - IR. BENJAMIN MINWARY - IR. SANTOSO HALIM.

Bahwa Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo adalah terkait rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON KASASI d.h PARA TERBANDING d.h PARA TERGUGAT secara bersama-sama selaku (Eks) Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025, yang telah secara sepihak dan melawan hukum serta tanpa seizin dari TERMOHON KASASI d.h PEMBANDING d.h PENGGUGAT (Ic. PT MUTIARA RAGA INDAH) selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara yang sah, telah mengambil alih Kewenangan Pengelolaan/Pemeliharaan Lingkungan serta Pengelolaan Pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan.

Hal itu dijelaskan oleh Jessie Hezron, SH.M.,H., didampingi oleh Marusaha Hutadjulu, SH.M.,H., mewakili advokat Purnomo, SH.MH., dan Nicho Hezron, SH.,MH., saat ditemui di Kantor Hukum Dhipa Adista Justicia yang beralamat di KomplekRuko Taman Duta Mas, Jl. Kusuma Blok B1 No.36, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Jumat (27/3/26).

Adapun Kerugian Materiil yang dialami oleh TERMOHON KASASI d.h PEMBANDING d.h PENGGUGAT (Ic. PT MUTIARA RAGA INDAH) akibat PMH yang dilakukan oleh PARA PEMOHON KASASI d.h PARA TERBANDING d.h PARA TERGUGAT secara bersama-sama selaku (Eks) Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara yang telah mengambil alih secara sepihak dan melawan hukum Pengelolaan Pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) dan Air Minum (PAM) dari Warga RW. 016 Pantai Mutiara diketahui hingga mencapai lebih dari 10 Miliar.

"Sehingga mengakibatkan adanya penurunan realisasi pembayaran Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) dan Air Minum (PAM) pada Periode Juli 2022 s.d Februari 2023 dari Warga kepada TERMOHON KASASI d.h PEMBANDING d.h PENGGUGAT (Ic. PT MUTIARA RAGA INDAH) selaku Pengelola Kawasan Pantai Mutiara, terhitung sejak diedarkannya SURAT NOMOR: 237-PM/VI/2022 tertanggal 30 JUNI 2022 (Ic. BUKTI P.13) oleh PARA PEMOHON KASASI d.h PARA TERBANDING d.h PARA TERGUGAT hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan total KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 10,860,162,950.- (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)," terang Jessie Hezron, SH.,MH.

Bahwa selain Kerugian Materiil tersebut diatas, TERMOHON KASASI d.h PEMBANDING d.h PENGGUGAT juga mengalami KERUGIAN IMMATERIIL akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON KASASI d.h PARA TERBANDING d.h PARA TERGUGAT secara bersama-sama selaku (Eks) Pengurus RW. 016 Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Kec Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti Tahun 2022-2025.

"Judex Jurist Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa setelah menganalisa Permohonan dan Memori Kasasi dari masing-masing PEMOHON KASASI II, III, V, VI dan VII d.h TERBANDING II, III, V, VI dan VII dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5077 K/PDT/2025 MENOLAK KASASI PARA PEMOHON KASASI dan Memenangkan Termohon Kasasi Kuasa Hukum DHIPA ADISTA JUSTICIA," tambah dia. (Red)

PLN Nusantara Power UP Muara Tawar Santuni 58 Anak Yatim di Pantai Makmur, Pererat Kepedulian Ramadan

 

Bekasi – PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial melalui penyelenggaraan buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Desa Pantai Makmur, Kabupaten Bekasi, pada 10 Maret 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Kepala Desa Pantai Makmur, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang turut meramaikan suasana kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Sebanyak 58 anak yatim menerima santunan dalam kegiatan tersebut.

 Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam berbagi kebahagiaan serta memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Rangkaian acara berlangsung tertib dan penuh kehangatan, dimulai dari pembukaan, sambutan, penyerahan santunan secara simbolis, doa bersama, hingga ditutup dengan buka puasa bersama.

Melalui kegiatan ini, PLN Nusantara Power berharap dapat terus mempererat hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar.

Senior Manager PLN Nusantara Power UP Muara Tawar, Harmanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

“Melalui momentum Ramadan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim sekaligus memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya.

PT Azka Sakti Jaya Hadirkan Motor Listrik E MOA 1, Solusi Hemat dan Tangguh untuk Warga Karawang

 

Karawang, Jawa Barat – PT Azka Sakti Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan menghadirkan motor listrik unggulan, yaitu eMOA E1, melalui layanan Azka Rental Motor Listrik Karawang.

Motor listrik eMOA E1 menjadi salah satu produk andalan yang kini mulai diperkenalkan kepada masyarakat Karawang, khususnya para pengemudi ojek online yang membutuhkan kendaraan efisien dan tangguh untuk aktivitas sehari-hari.

Dengan jarak tempuh hingga 140 kilometer,  eMOA E1 dinilai sangat membantu operasional para driver. Tidak hanya itu, motor ini juga memiliki keunggulan lain seperti tahan air, desain kecil namun gesit, serta mampu mengangkut beban hingga lebih dari 200 kilogram, dan yang paling penting garansi dan aftersalesnya terjamin  menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan.

Direktur PT Azka Sakti Jaya, Fajar , bersama Manager Marketing, Waris, menyampaikan bahwa kehadiran eMOA E1 merupakan langkah awal untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Jawa Barat, dengan Karawang sebagai titik awal pengembangan.

“eMOA merupakansingkatan dari Electric Motor Aing Pisan, yang menjadi identitas lokal sekaligus kebanggaan kami dalam menghadirkan produk motor listrik untuk masyarakat,” ujar Fajar.

Saat ini, fokus pemasaran masih berada di wilayah Karawang, baik melalui sistem penjualan maupun rental. Antusiasme masyarakat pun terlihat cukup tinggi dengan hadirnya layanan Azka Rent Molis Karawang yang memberikan kemudahan akses kendaraan listrik.

Kedepan, PT Azka Sakti Jaya berencana memperluas jangkauan pemasaran ke seluruh wilayah Jawa Barat. Selain eMOA E1, perusahaan juga akan menghadirkan varian lain seperti eMOA E2 untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.

Melalui inovasi ini, PT Azka Sakti Jaya mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mulai beralih ke kendaraan listrik yang lebih hemat, efisien, mudah perawatan dan ramah lingkungan.Ajay