Pooling Fund Bencana: Inovasi Pembiayaan Penanggulangan Bencana

Jakarta -- Sebagai bagian dari upaya memperkuat resiliensi nasional dan daerah dalam menjawab tantangan pendanaan dalam penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Seminar Inovasi Pendanaan Bencana pada Rabu (10/9).

Seminar bertema Pemanfaatan Pooling Fund Bencana dan Dana Perubahan Iklim untuk Meningkatkan Resiliensi Lokal dan Nasional ini merupakan acara perdana dari rangkaian sesi konferensi dalam The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) di Jakarta International Expo (JiExpo), Jakarta Pusat. Adapun tujuan penyelenggaraan konferensi ini untuk memperluas wawasan, memperkuat kapasitas daerah, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya instrumen pembiayaan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Pooling Fund Bencana atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PB) merupakan respons kebijakan yang diharapkan dapat melindungi keuangan negara, memperkuat kapasitas pendanaan pemerintah pusat dan daerah, serta sebagai bentuk inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana.

Dana ini dikumpulkan dari berbagai sumber pendanaan yang sah, termasuk APBN dan APBD, untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana yang telah ada. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengungkapkan bahwa saat ini BNPB, Kementerian Keuangan, BPDLH, dan didukung oleh Bank Dunia terus bergerak dalam mempersiapkan implementasi Pooling Fund Bencana agar dapat memperluas jangkauan pemanfaatan.

Ia menegaskan bahwa Pooling Fund Bencana memiliki peluang besar untuk berkembang sehingga perlu lompatan besar dalam pemanfaatannya, dengan fokus pada kebutuhan primer dan fundamental. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri (in silo), mengingat bencana penuh dengan ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi, sehingga membutuhkan pola investasi yang disiapkan sebelumnya, salah satunya melalui Pooling Fund Bencana. Ia juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan ini tidak hanya soal keuntungan, melainkan bagaimana dana tersebut dapat mengurangi risiko bencana yang lebih besar.

Dengan menghadirkan berbagai unsur mulai dari para pakar, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, INGO, praktisi kebencanaan, akademisi, hingga pelaku usaha, sesi konferensi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog dan kolaborasi lintas sektor guna memperdalam pemahaman publik mengenai instrumen pembiayaan risiko bencana yang telah diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu terobosan strategis dalam penanggulangan bencana.

Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan, Suska, sebagai salah satu narasumber, turut memastikan bahwa Pooling Fund Bencana tidak akan mengurangi alokasi dana penanggulangan bencana yang sudah ada saat ini. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah daerah masih dalam tahap penyusunan dari sisi pengaturan dan mekanisme, dan diharapkan diskusi lintas pemangku kepentingan dalam kegiatan ini dapat merumuskan solusi terbaik untuk pemanfaatan Pooling Fund Bencana.

Sejalan dengan itu, Ketua Tim Asuransi dan Perlindungan Sosial dari Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Roki Gangsar Winoto, menyampaikan bahwa saat ini tengah dikaji mekanisme transfer risiko untuk multilayering pendanaan penanggulangan bencana.

Potensi keuangan domestik dan internasional diharapkan dapat menyerap risiko yang ada secara optimal sehingga Pooling Fund Bencana tidak membebani alokasi pendanaan yang sudah tersedia. Dalam materi lainnya, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, mengemukakan proses bisnis penyaluran dana bersama yang dapat diakses oleh pemohon melalui tahap penyusunan proposal, penelaahan, verifikasi, dan evaluasi guna memastikan penyaluran dana tepat sasaran.

Hal ini turut ditekankan oleh Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, yang menyatakan bahwa pendekatan baru ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal negara dalam menghadapi bencana, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan tata kelola dan implementasinya agar akuntabel dan tepat sasaran.

Operations Manager World Bank, Alanna L. Simpson, menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi negara-negara lain dalam penanggulangan bencana bukan hanya soal ketersediaan anggaran, tetapi juga soal kesiapan dalam menggunakan dana tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengembangan tata kelola Pooling Fund Bencana di Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat dan diharapkan proses ini dapat meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan terhadap bencana di semua level, mulai dari individu, lokal, provinsi, hingga nasional.

Keberhasilan Pooling Fund Bencana terletak pada tata kelola yang kuat, berbasis integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan serta penggunaan dana. Saat ini persiapan dan perbaikan tata kelola terus dirumuskan oleh pemangku kebijakan terkait dengan harapan skema ini bisa menjadi terobosan penting dalam memperkuat kapasitas pendanaan bencana dan membangun resiliensi bangsa. Diskusi interaktif ini berhasil menarik lebih dari 650 peserta yang hadir secara fisik maupun daring.

Kehadiran Pooling Fund Bencana dalam ADEXCO 2025 menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan manfaat nyata dari mekanisme ini kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

ADEXCO 2025 kembali hadir sebagai bagian dari Indonesia Energy & Engineering Series 2025 (IEE Series 2025) bersama dengan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia - Indonesia, dan Water Indonesia.