Jakarta. - Dalam forum konsolidasi nasional seluruh pengelola manajemen ASN se-Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan mengajak seluruh elemen penggerak birokrasi, mulai dari lini Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah daerah, dan para ASN untuk memastikan bahwa implementasi Asta Cita benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. “Reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menuju yang bersifat substantif, yaitu reformasi yang benar-benar melindungi ASN, dan memudahkan urusan publik, serta memberikan pengalaman layanan yang membahagiakan,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025, Rabu (19/11/2025) di Jakarta.
Dengan jumlah lebih dari 5 juta ASN saat ini, Prof. Zudan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola kepegawaian yang kuat, adaptif, dan terintegrasi. Hal ini perlu diawali dengan desain reformasi birokrasi yang harus terus bergerak maju sebagaimana kemajuan di sektor lainnya. BKN memainkan peran sentral dalam mengorkestrasikan manajemen ASN agar Asta Cita dapat diwujudkan melalui peningkatan peran ASN yang memiliki Knowledge, Attitude, dan Competency. “Kita perlu mengubah cara pandang dari regulasi yang represif ke regulasi yang responsif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Mus Kogoya untuk periode 2025-2030, saat. Diwawancarai oleh awan media. Jakarta, mengatakan. Bahwa Kami dari Wakil Bupati Puncak Jaya hadir dalam rangka Rakor Kepegawaian BKN di pusat mengikuti kegiatan Rakor disini kita perlu menghadiri kalau tidak seperti ini kami tidak mendapatkan ilmu baru dan pengalaman dalam rangka ASN di Kabupaten Puncak Jaya, ujarnya di Jakarta, Rabu, 19/11/2025.
Menurutnya, Kami saat ini rekrut ASN sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik sesuai kepangkatan yang ada bisa dilaksanakan karena ini menyangkut rekrut ASN ini berhubungan dengan masalah yang ada jadi kalau salah salah akan terpengaruh di daerah ,karena kita berada di daerah konflik jadi harus hati hati, untuk jabatan harus sesuai dengan jabatan dan latar belakang pendidikan dan disamping itu kita perlu lihat daerahnya juga walaupun orangnya mampu bisa hadapi tetapi golongannya agak rendah jadi kita merekrut yang bisa mengembangkan daerah itu macam distrik distrik yang jauh ini kan membutuhkan orang yang berani, tambahnya.
Ditambahkannya, Perlu pendekatan walaupun pendidikannya tinggi pangkatnya tinggi tapi tidak berpengaruh di daerah itu di ujung ujung pelosok atau distrik percuma saja Emang ada aturan ASN katakan sesuai golongan tapi tidak punya pendekatan kepada masyarakat beda dengan pendekatan di kota karena kita berada di daerah konflik jadi perlu pendekatan dengan masyarakat seperti disini kami belajar aturan aturan kepegawaian disamping itu kita harus memperhatikan juga khususnya anak daerah yang akan kita angkat,katanya.
"Daerah kami ada di daerah paling ujung di Papua, kita gigih untuk membangun daerah Puncak Jaya taruahan nyawa harga barang mahal mahal di Puncak Jaya kantor Bupati semua pakai semen."pungkasnya.(Red).
FOLLOW THE MAJALAH CEO AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow MAJALAH CEO on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram