Jakarta - Kepala Kesbangpol Kabupaten Maybrat, Yosias Safkaur, memberikan masukan menohok terkait pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Yosias meminta pemerintah pusat dan daerah tidak menyerahkan urusan perut anak sekolah kepada pihak ketiga atau pengusaha, melainkan kepada lembaga keagamaan lokal.
"Kalau dilepas ke pihak ketiga, mereka itu cari untung rugi. Tapi kalau dikasih ke sekolah swasta, gereja, atau masjid, mereka masak untuk anak-anak mereka sendiri. Pasti bersih, telur dan ayamnya baru, bukan barang kedaluwarsa," tegas Yosias saat ditemui di sela Rakornas Pemerintahan Umum di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Yosias bercermin dari sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat viral di televisi. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas di Papua akan jauh lebih aman dan higienis. Para ibu-ibu di lingkungan gereja atau masjid dipastikan akan memberikan yang terbaik karena yang mengonsumsi adalah buah hati mereka sendiri.
Hidupkan Ekonomi Lokal
Selain masalah kualitas, Yosias menyebut keterlibatan lembaga lokal akan memutar roda ekonomi di kampung-kampung. Masyarakat kini sudah mulai antusias berkebun dan beternak ayam karena tahu hasilnya akan dibeli untuk program MBG.
"Jangan sampai telurnya dikirim dari Makassar atau luar daerah lagi. Uang itu harus berputar di daerah. Kalau masyarakat yang kelola, mereka beli sayur dan telur dari tetangganya sendiri. Semua orang jadi dapat berkat, ekonomi bangkit," tambahnya.
Sentil Masalah Anggaran Kesbangpol
Di sisi lain, Yosias juga menyinggung pentingnya kehadiran Bupati, Wali Kota, dan Kepala Bappeda dalam Rakornis kali ini. Ia blak-blakan menyebut selama ini peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas keamanan dan komunikasi politik seringkali dianggap sebelah mata dalam hal anggaran.
"Situasi keamanan daerah itu ditentukan kami di Kesbangpol, tapi kami tidak pernah didukung anggaran khusus dari pusat. Kami ini menyelenggarakan pemerintahan umum, komunikasi dengan parpol, TNI-Polri, hingga intelijen. Dengan hadirnya Bupati dan Bappeda hari ini, mereka harus tahu persis kondisi kami di lapangan," kata Yosias.
Meski ada tantangan efisiensi anggaran dan penyesuaian dana Otonomi Khusus (Otsus), Yosias tetap menanti "suntikan" dana segar dari Kementerian Keuangan untuk menopang program-program besar di daerah agar tidak terbengkalai.
"Kita sudah siap jalan serentak. Masyarakat sudah pelepasan hak ulayat, lokasi sudah ada. Sekarang tinggal urusan alur anggarannya saja. Kalau dana turun, Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi ini pasti jalan baik," tutupnya.
Adapun hal ini, Yosias Safkaur mendorong agar program Makan Bergizi Gratis dikelola oleh lembaga keagamaan dan sekolah lokal guna menjamin kualitas makanan serta menghindari praktik cari untung oleh pihak ketiga. Model ini diyakini mampu menyerap hasil tani lokal seperti telur dan sayuran sehingga anggaran negara benar-benar berputar di tengah masyarakat daerah.
Selain itu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih pada dukungan anggaran bagi Kesbangpol yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, terutama dalam mendukung program prioritas Presiden di tengah efisiensi dana Otsus.
FOLLOW THE MAJALAH CEO AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow MAJALAH CEO on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram