Jakarta -- Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) bersama para pelaku usaha lintas asosiasi resmi menjajaki penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai solusi nyata substitusi LPG bagi masyarakat.
Langkah ini dibahas secara mendalam dalam Talkshow & Press Conference di Energy Hub, Jakarta, Selasa (5/5), yang menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah hingga praktisi energi.
Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan impor LPG yang terus melonjak sejak program konversi dimulai pada 2007.
"Tahun 2010 impor kita hanya 40 persen atau sekitar 1,6 juta ton. Sekarang sudah di atas 7 juta ton. Kita akan terus menambah impor kalau tidak segera konversi ke sumber lain," ujar Laode.
Ia menegaskan bahwa CNG menjadi pilihan utama karena cadangan gas alam Indonesia sangat melimpah. "Substitusi ini bisa menurunkan biaya hingga 30 persen," tambahnya.
Ketua Umum APLCNGI, Dian Kuncoro, menyatakan bahwa pengusaha di bidang gas sangat antusias menyambut kebijakan ini. Ia mencatat sudah ada 38 perusahaan yang bergerak di sektor ini selama 15 tahun terakhir.
"Sebanyak 80 persen badan usaha CNG dan LNG adalah anggota kami. Saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG yang tersebar, meski memang masih dominan di Pulau Jawa. Kami siap memastikan alokasi gas ini sampai ke masyarakat," kata Dian.
Senada dengan itu, Maisalina, Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia (PGN Group), menegaskan kesiapan infrastruktur pendukung. "PGN memiliki jaringan pipa sepanjang 35.000 km. Untuk wilayah yang jauh dari pipa (beyond pipeline), kami siap menyalurkan CNG dan LNG melalui moda transportasi yang efisien agar kemandirian energi bisa tercapai cepat," jelasnya
Sektor keamanan menjadi poin paling krusial. Sekjen APLCNGI sekaligus perwakilan PT Unogas Teknologi Indonesia, Thomas Nurhakim, memperkenalkan prototipe tabung Tipe 4 yang terbuat dari karbon fiber.
"Tabung ini sangat ringan, berat totalnya hanya 16 kg termasuk isi. Kami mendesain casing-nya berbentuk persegi agar tidak bisa menggelinding jika jatuh. Ini aspek keamanan yang kami utamakan," ungkap Thomas. Ia juga menekankan bahwa sistem ini bersifat plug and play, sehingga tidak perlu mengubah kompor yang sudah dimiliki masyarakat.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menyoroti pentingnya revisi regulasi untuk memberi ruang bagi pengusaha lokal. "Ada aturan yang sudah tidak sesuai zamannya. Kami berharap ada kelonggaran agar makin banyak pihak swasta yang ikut serta. Pengusaha sudah siap, tinggal bagaimana kebijakan ini konsisten dijalankan," tegasnya.
Dari sisi fiskal, Direktur PT Java Energy Semesta (JES), Fabekyus Kasmansyah, menyarankan pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi LPG yang mencapai ratusan triliun untuk pembangunan infrastruktur gas domestik.
"Ketergantungan pada LPG impor membuat tekanan anggaran subsidi semakin besar. Jika sebagian dialihkan untuk infrastruktur CNG dan LNG, kita tidak hanya mengurangi impor, tapi juga memperkuat ketahanan energi nasional secara mandiri," pungkas Fabekyus.
Pemerintah menargetkan dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh aspek sertifikasi dan paten untuk tabung CNG rumah tangga ini dapat dirampungkan sebelum mulai didistribusikan secara masif.
FOLLOW THE MAJALAH CEO AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow MAJALAH CEO on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram